SIDANG PEMBACAAN DAKWAAN PERKARA KORUPSI DESA KRADINAN Bagikan :

Kejaksaan Negeri Tulungagung kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggelar sidang pembacaan dakwaan terhadap terdakwa (E), Kepala Desa Kradinan, Kecamatan Pagerwojo. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya ini menyoroti dugaan penyelewengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2020.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, disebutkan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan, mencapai Rp743.620.928,86. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, namun disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Adapun Dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk Terdakwa (E) yaitu Pertama:

PRIMAIR : Dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
SUBSIDAIR : Dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau Kedua :
Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung menegaskan bahwa proses hukum akan dijalankan secara transparan dan profesional, guna memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.#kejaksaanri #kejatijatim #kejaksaannegeritulungagung